Diskusi Fraksi PKS DPRD Ungkap Tantangan Pemimpin Baru di Lampung

LAMPUNG – Fraksi PKS DPRD Lampung menggelar diskusi bertajuk “Menyambut Kepemimpinan Baru Lampung 2025-2030” pada Senin (10/2/2025).

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa diskusi ini digelar untuk menggali perspektif para pakar dalam merumuskan kebijakan yang lebih berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

“Kami ingin mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dari para akademisi dan pakar agar kebijakan yang diambil di masa kepemimpinan baru Lampung benar-benar tepat sasaran. Kajian-kajian seperti ini penting agar kita tidak hanya berbicara visi, tetapi juga strategi konkret untuk pembangunan daerah,” ujar Ade

Dalam forum ini, Prof. Marselina, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung (Unila) menyoroti sejumlah tantangan utama yang harus dihadapi pemimpin Lampung ke depan, mulai dari ketimpangan ekonomi, pengangguran, hingga inflasi yang berpotensi menghambat kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemaparannya, Prof. Marselina menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung masih menghadapi sejumlah hambatan. Meskipun sebelum pandemi sempat mencapai 5,6%, kini pertumbuhan masih tertahan di bawah angka tersebut. Ketimpangan ekonomi juga semakin melebar antara kabupaten dengan PDRB tinggi, seperti Lampung Tengah dan  Bandar Lampung, dengan daerah lainnya.

Selain itu, inflasi yang meningkat akibat kenaikan harga bahan pokok, seperti bawang merah dan telur, menjadi beban bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Kondisi ini diperburuk dengan angka pengangguran terbuka yang masih tinggi, yang jika dibiarkan berisiko meningkatkan kriminalitas di daerah perkotaan.

“Jika tingkat pengangguran terbuka terus berada di angka 4% atau lebih, kita bisa menghadapi krisis sosial-ekonomi yang lebih dalam. Pendidikan tinggi tanpa diiringi penciptaan lapangan kerja hanya akan memperburuk angka pengangguran dan kriminalitas,” kata Prof. Marselina.

Selain menyoroti tantangan, Prof. Marselina juga menekankan perlunya strategi pembangunan yang lebih terencana. Ia mengingatkan agar kebijakan investasi tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.

“Banyak investasi yang dilakukan tanpa rencana strategis yang jelas. Kita perlu memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar proyek infrastruktur tanpa hasil konkret bagi ekonomi lokal,” tegasnya.

Sebagai solusi, Prof. Marselina merekomendasikan tiga langkah strategis yakni:

1. Pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga untuk meningkatkan kemandirian masyarakat

2. Optimalisasi sektor pariwisata melalui pendekatan Experience Economics, yang menitikberatkan pada pengalaman unik bagi wisatawan agar Lampung semakin kompetitif sebagai destinasi wisata

3. Efektivitas belanja modal dan penguatan sektor strategis, seperti transportasi dan pergudangan, yang terbukti berkontribusi besar terhadap PDRB Lampung.

Diskusi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemimpin Lampung periode 2025-2030 dalam merancang kebijakan yang lebih berorientasi pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain jajaran Fraksi PKS DPRD Lampung, hadir pula sebagai peserta yakni Ketua Bidang DPW diantaranya Ketua Bidang Polhukam dan Ketua Bidang Ekuintek LH serta Ketua-Ketua Fraksi PKS Kabupaten/Kota se Lampung.

Selain itu Ketua DPW  PKS Lampung didapuk sebagai Keynote Speaker pada acara yang dihelat di Kantor DPRD Provinsi Lampung tersebut.(*)